Jakarta -  Ketua DPP PDIP Tjahjo Kumolo meminta pemerintah bersama KPU segera memperbaiki data pemilih yang masih amburadul. Jika hal itu tidak dilakukan, dan nanti pada saat pemilu terjadi kecurangan, PDIP tidak akan segan-segan melakukan perlawanan terbuka.

"Sejak awal partai kami sudah memberikan warning bahwa pemilu adalah kerjanya partai politik dan miliknya masyarakat. Jangan salahkan, kalau partai kami akan melawan terbuka kalau terjadi indikasi kecurangan karena pemerintah atau Depdagri tidak fair dalam Pemilu 2009," kata Tjahjo kepada detikcom, Jumat (6/3/2009).

Menurut Ketua FPDIP ini, pemerintah dan KPU posisinya hanyalah sebagai fasilitator. Karena itu, KPU harus mempersiapkan sebaik-baiknya hal-hal yang terkait dengan kesuksesan pemilu, seperti data pemilih dan validitas jumlah TPS yang masih simpang siur.

"Semua data kan ada dan jelas, kenapa masih terjadi simpang siur. Ini yang harus diselesaikan KPU dan pemerintah. TPS harus terdata dengan baik karena sangat tidak mungkin berbeda antar lembaga pemerintah," paparnya.

Tjahjo mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam mensukseskan pemilu yang jujur dan adil. Untuk menghindari kecurigaan tersebut, PDIP meminta pemerintah dan KPU membuka semua data persiapan pemilu mulai dari DPT sampai persiapan yang lainnya.

"Kenapa mesti tidak jujur, pemerintah khususnya Depdagri jangan sampai membuka peluang adanya indikasi kecurangan atau intervensi dalam pemilu," pungkas orang dekat Taufiq Kiemas ini.(Sumber: detikcom)