Srikandi PKNU Dapil VII

Henny Purwaningsih. Perempuan yang dikenal cukup giat dalam berbagai organisasi kemasyarakat ini dicalonkan PKNU sebagai anggota DPRD Jatim.

Dari Model ke Caleg PBR

Dari model, Pungky Sukmawati kini dicalonkan PBR menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Daerah Pemilihan (Dapil) I, Surabaya & Sidoarjo.

Masruroh Wahid dari Guru Hingga Senayan

Dra Hj Masruroh Wahid, M.SI. Karir politiknya melejit. Ketua PW Muslimat NU Jatim periode 2005-2010 ini dicalonkan Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan 8 Jawa Timur nomor urut 1.

Darwis: PR Gus Dur untuk PKB Sumenep

Wakil Ketua Dewan Syuro DPC PKB Sumenep Darwis Mazar menyakini suara warga Sumenep tetap kompak. Pemilu ini ditargetnya mendapat 30 kursi.

Drs. H. Fathorrosjid, MSi.

Drs. H. Fathorrosjid, MSi. Calon Legislatif dari PKNU untuk DPR RI Nomor Urut 1 Dari Daerah Pemilihan  3 Jawa Timur  (Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi).
 

Imam Nahrawi: Kalau Percaya Pilih Saya, Jika Tidak Pilihlah PKB!

Imam Nahrawi, SAg. Dia adalah Ketua PKB Jatim yang pada Pemilu 2009 kembali dicalonkan partainya untuk DPR RI. Bapak beranak tiga yang maju nomor urut 2 untuk daerah pemilihan Jatim I ini optimis PKB akan tetap mendapat kepercayaan dari rakyat.

Tunggu Apa Lagi?

Halaman ini diperuntukan bagi para calon legislatif (caleg) yang ingin menyampaikan program atau visi misi serta beragam kegiatannya. Bagi yang berminat bisa menghubungi 03171107264

Sabtu, 07 Februari 2009 15:09:18 WIB

Jimly: Aturan Pemilu 2009 Belum Stabil

Reporter : Diska Rahmawati | PilihSaja.Net

Denpasar - KPU saat ini dicitrakan sebagai lembaga yang tidak siap menggelar Pemilu 2009. Namun KPU yakin mampu menyukseskan Pemilu jika semua aturannya sudah stabil.

"Saat ini masih ada citra seakan KPU masih tidak siap. Sejauh ini kita sudah siap menyukseskan Pemilu asal harus segera ada stabilitas aturan,” kata Ketua Dewan Kehormatan KPU Jimly Asshiddiqie pada temu wicara tentang Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu Bagi Pimpinan dan Anggota KPU, Panwaslu serta Partai Politik di kantor gubernur Bali, jalan Basuki Rachmat, Denpasar, sabtu (7/2/2009).

Menurut Jimly, aturan Pemilu 2009 belum stabil, di antaranya terkait Perpu tentang UU Pemilu, aturan sistem suara terbanyak sebagai pengganti nomor urut. Jimly mengibaratkan sistem suara terbanyak sebagai komplikasi karena baru diputuskan MK setelah persiapannya sudah berjalan.

"Aturan ini yang perlu distabilisasi," katanya.

Jimly meminta pemerintah segera menyelesaikan berbagai isu sehingga waktu tersisa dapat dimanfaatkan secara optimal untuk melakukan sosialisasi soal tata cara pemilihan.

Mantan ketua MK ini menilai bahwa Pemilu 2009 adalah masa transisi untuk mencapai demokrasi di Indonesia. Menurutnya, banyak negara yang tidak sukses menuntaskan masa transisi dalam kurun waktu sepuluh tahun.

Untuk itu, diperlukan komitmen dari pemerintah, penyelenggara, pimpinan parpol, tokoh masyarakat maupun pemilih untuk menyukseskan pemilu. "Jangan hanya meggantungkan diri kepada KPU. Ini tanggungjawabnya sangat besar," ujarnya. (Sumber: detikcom)


Baca Juga